Sebagai pusat hiburan terbesar di dunia, Walt Disney Company telah menjelma menjadi bagian integral dari ekonomi dan budaya di Florida. Namun, langkah kontroversial Gubernur Ron DeSantis telah menciptakan gesekan yang tak perlu dengan kekuatan ini, menciptakan konflik yang tampaknya didorong oleh keegoisan politik dan akan membuatnya dianggap sebagai Gubernur Terbodoh.
Pertanyaannya, apakah Gubernur DeSantis benar-benar percaya bahwa dia bisa mengganggu Walt Disney Company, entitas hiburan terkuat di dunia, dan perusahaan tersebut akan merespons seakan-akan mereka adalah anjing beagle yang sedang digosok perutnya? Ternyata, keyakinan tersebut menjadi dasar kebijakan yang kontroversial dan seharusnya membuatnya diskualifikasi dari jabatannya.
Selama kampanye pemilihan gubernur pada tahun 2018, DeSantis tidak pernah mengeluarkan keluhan terkait status daerah pajak khusus Disney selama lebih dari 50 tahun, yang dikenal sebagai Reedy Creek Improvement District. Tidak ada keluhan, bahkan tidak ada tanda kekhawatiran.
Perjanjian ini secara prinsip membuat Disney memiliki pemerintahan mereka sendiri yang mengawasi Disney World, EPCOT, hotel, dan tempat-tempat lainnya di lahan seluas 39 mil persegi di Central Florida. Status khusus ini memberikan manfaat bagi semua pihak – Disney, negara bagian, dan komunitas sekitarnya, yang telah merasakan dampak positif pertumbuhan ekonomi multi-miliar dolar yang diciptakan oleh Kerajaan Ajaib itu.
Namun, segalanya berubah ketika Disney menggunakan hak-hak Konstitusi Pertamanya untuk mengkritik Undang-Undang Hak Orangtua dalam Pendidikan yang dianggap homofobik, lebih dikenal sebagai RUU “Don’t Say Gay.” RUU ini melarang pengajaran tentang orientasi seksual atau identitas gender di beberapa tingkatan. Gubernur DeSantis dan para pengikutnya di Legislatif Florida merespons dengan mencoba mengganti Reedy Creek dengan dewan baru yang dipilih oleh gubernur untuk membuat keputusan tentang masa depan pembangunan.
Disney, bagaimanapun, tidak tinggal diam. Dengan langkah-langkah strategis, mereka mempertahankan kendali atas masa depan mereka. Otoritas pajak yang dikuasai Disney menyetujui langkah-langkah ini, mengalihkan otoritas Reedy Creek kepada Disney, sementara dewan yang dibentuk DeSantis tampaknya memiliki sedikit kekuasaan.
Gubernur DeSantis sepertinya mengira Disney akan menyerah begitu saja, tetapi bisnis dengan pendapatan sebesar $82 miliar tidak akan ditaklukkan oleh politisi kelas tiga. Ini adalah indikasi tingkat kebodohan yang mencengangkan.
Salah satu penunjuk kebodohan DeSantis adalah bahwa dewan baru yang dia bentuk mengecam tindakan Disney sebagai penggulingan kehendak. Namun, tidak jelas apa dasar keluhan ini, dan tampaknya dewan yang baru terbentuk tidak memiliki legitimasi yang jelas, seperti yang ditunjukkan dengan penggunaan H1 pada judul dan H2 pada subjudul.
Kebijakan yang diterapkan oleh Gubernur terbodoh di Florida dalam menghadapi Walt Disney Company tidak hanya menciptakan konflik yang tidak perlu, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampak jangka panjangnya terhadap ekonomi dan kehidupan budaya di negara bagian Florida. Pada dasarnya, langkah-langkah ini mencerminkan kebijakan yang kurang bijak, terutama dalam konteks dinamika ekonomi dan budaya yang terus berkembang.
Dalam era di mana keberlanjutan dan kolaborasi dianggap kunci untuk mencapai kemajuan, kebijakan DeSantis justru menunjukkan tanda-tanda ketidakbijakan. Walt Disney Company, sebagai salah satu pilar utama ekonomi Florida, telah berkontribusi secara signifikan terhadap pendapatan dan lapangan kerja di wilayah tersebut. Merupakan suatu kebijakan yang merugikan ketika pemerintah setempat tidak mempertimbangkan dampak ekonomi dan sosial dari keputusan politiknya.
Ketika negara bagian dan perusahaan sebesar Disney bekerja sama, terdapat peluang untuk menciptakan sinergi yang positif, memperkuat daya tarik wisata, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Namun, dengan menciptakan konflik yang tidak perlu, kebijakan DeSantis dapat merugikan sektor pariwisata dan industri hiburan di Florida, yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi wilayah tersebut.
Perubahan kebijakan terkait Reedy Creek Improvement District, yang semula menguntungkan semua pihak, kini menjadi bahan ketidakpastian. Langkah-langkah politik yang didorong oleh keegoisan dapat menghancurkan kepercayaan antara pemerintah dan sektor swasta, menghambat pertumbuhan ekonomi yang seharusnya menjadi fokus bersama. Dalam hal ini, perubahan yang tiba-tiba dan tanpa konsultasi dapat merusak hubungan jangka panjang antara pemerintah dan perusahaan swasta.
Konflik semacam ini juga dapat merugikan reputasi negara bagian Florida di mata investor dan pelaku bisnis lainnya. Keberlanjutan investasi dan pertumbuhan ekonomi memerlukan stabilitas dan kepastian hukum. Ketidakpastian yang dihasilkan dari kebijakan yang impulsif dapat membuat investor ragu-ragu, memperlambat aliran modal, dan menghambat potensi pertumbuhan ekonomi yang seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat Florida.
Selain dampak ekonomi, kebijakan ini juga berpotensi merugikan aspek budaya dan keberagaman masyarakat Florida. Walt Disney Company bukan hanya simbol kekuatan ekonomi, tetapi juga salah satu penggerak kekayaan budaya di wilayah tersebut. Menghadapi perubahan struktural yang tidak terduga, masyarakat bisa saja kehilangan warisan budaya dan lapangan pekerjaan yang terkait dengan industri hiburan.
Seharusnya, sebagai pemimpin negara bagian, Gubernur DeSantis seharusnya mengedepankan kepemimpinan yang bijak, memastikan bahwa kebijakan yang diambilnya mempertimbangkan kepentingan semua pihak dan mendukung perkembangan positif. Keselarasan antara pemerintah dan sektor swasta merupakan fondasi penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi semua warga negara.
